Terselenggara atas kerja sama
PCI-NU YAMAN dan AMI AL-AHGAFF
Mushohhih: Muhammad Zuhair
Perumus : Imron Hamzah
Muhammad Mahrus Ali
Nuril Izza Muzakky
Moderator :
Ahmad Wahid
Notulen :
Ahmad Rijal Romadlon
Iqbal Munawwar
HASIL KEPUTUSAN
Kampanye Hitam (Black Campaign)
Deskripsi masalah:
kampanye diartikan sebagai sebuah tindakan doktet/pencitraan yang bertujuan
mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau
sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses
pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi,
penghambatan, pembelokan pecapaian. Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye elektoral pencapaian
dukungan, di mana wakil terpilih atau referenda diputuskan. Kampanye politis
tindakan politik berupaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan
di dalam suatu institusi
(lihat: Wikipedia).
Dalam praktenya
kampanye terbagi menjadi dua kriteria, kampanye putih (positif) dan kampanye
hitam (negatif). KPU memberikan kesempatan kepada setiap partai atau calon
untuk melakukan kampanye secara sehat (kampanye putih), namun di lapangan hal
tersebut terkadang tidak diindahkan oleh aktor politik. Atas dasar efisiensi,
banyak diantara mereka menggunakan cara kampanye yang tidak sehat (kampanye
hitam).
Penggunaan
metode rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar mengenai sasaran
kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan presepsi yang
dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik. komunikasi ini
diusahakan agar menimbulkan fenomena sikap resistensi dari para pemilih, kampanye hitam umumnya dapat
dilakukan oleh kandidat atau calon bahkan pihak lain secara efisien karena
kekurangan sumber daya yang kuat untuk menyerang salah satu kandidat atau calon
lain dengan bermain pada permainan emosi para pemilih agar pada akhirnya dapat
meninggalkan kandidat atau calon pilihannya.
Penggunaan peraga kampanye yang tidak sah atau bukan berasal dari kebijakan
atau termasuk dalam bagian material dari kampanye peserta pemilu yaitu pihak
para kandidat sebagai peserta pemilu maka dengan demikian kampanye yang ilegal
merupakan sebuah kampanye yang melanggar ketentuan hukum
(kampanye hitam).
Persaingan panas
politik di indonesia saat ini merupakan sebuah fenomena dan isu paling hangat
yang sering diekspose oleh seluruh kalangan. Dua tahun kedepan panggung politik
di negara kita akan sangat ramai dengan berbagai macam berita, apalagi dengan
akan dimulainya pilkada, pileg dan pilpres. Dan sudah menjadi rahasia umum,
bahwa seluruh aktor politik yang terlibat dalam hajatan nasional tersebut akan
menggunakan segala macam cara untuk memenangkan dan mensukseskan calon-calonya.
Cara yang digunakan untuk mensukseskan tim dari
setiap calonpun sangat beragam, mulai dari yang bersifat positif seperti
Memabagi-bagikan uang dan sembako, kaos atau baju partai, memasang lambang
partai atau calon yang diusungnya di tempat-tempat umum dan lain-lainnya. Namun
selain cara yang bersifat positif, para oknum politik juga terkadang
menggunakan cara yang radikal atau negatif seperti menyebarkan isu negatif terhadap salah satu
calon dan saling membuka aib dari setiap calon.
Kekuatan finansial
sebuah partai atau seorang calon masih mendominasi panggung politik praktis di
indonesia. Artinya, semakin besar dana yang dimiliki oleh mesin partai, maka
kesempatan berkampanye melalui media masa sangat mudah untuk dilakukan.
Pengaruh besar media masa – cetak atau elektronik – dalam merubah sebuah opini
publik saat ini, ternyata dirasa sangat efektif untuk dijadikan sebagai media
berkampanye oleh para politikus. Alhasil, media masa merupakan sarana untuk
menjadikan sebuah partai atau seorang calon menjadi tranding topik di
masyarakat. Berkampanye melalui media masa sangat bervariasi seperti ajakan
secara langsung untuk memilih partai atau calon A, mengkritiki program kerja
calon incumbent melalui sebuah treatikal drama dan hasutan-hasutan yang
bersifat personalia seperti menyebarakan isu SARA.
Pertanyaan:
1.
Bagaimana islam
memandang tentang kampanye secara umum? Jika dalam ajaran islam kampanye
merupakan salah satu syiasah sar’iah, kampanye seperti apa yang ideal dalam
ajaran islam?
2.
Apakah hukumya
kampanye hitam? Jika hukumnya haram, legalkah kepemimpinan yang dimenangkan
melalui kampanye hitam dalam pandangan islam?
3.
Jika membagikan
uang dan sembako sebagai sebuah kedok kampanye salah satu salon merupakan
bagian dari kampanye hitam, apa hukum menerima pemberian seperti itu?
4.
Apakah
pembentukan opini publik melalui media masa merupakan bagian dari kampanye
hitam?
{Panitia Pelaksana}
Rumusan jawaban:
Istilah kampanye menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) ialah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi politik atau calon
yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk
mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara. Sementara itu,
Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan
komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada
sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu
tertentu” (Venus, 2004:7). Sedangkan kampanye menurut UU No 32 Tahun 2004
disebutkan sebagai kegiatan dalam rangka menyakinkan para pemilih dengan
menawarkan misi, visi, dan program pasangan calon. Dengan demikian, kampanye,
jika merujuk ke UU ini harus memenuhi tiga unsur kegiatan pasangan calon, yakni
meyakinkan para pemilih, dan menawarkan misi, visi dan program.
Dalam konteks hukum fikih, tidak ditemukan padanan
yang sesuai dengan arti kata ‘kampanye.’ Meski demikian, tidak lantas hukum
fikih dengan latah menolak kegiatan kampanye ini. Alih-alih menolak, fikih
klasik justru mengakomodirnya selama tidak berbenturan dengan maqosid
syariah dan ajaran syariah Islam. Hal ini terbukti dengan bertebarannya
praktik kampanye sejak zaman dahulu walaupun tidak diistilahkan secara khusus.
Jadi, secara
umum, Islam mengakui legalitas kampanye.
Sedangkan kampanye yang ideal adalah
kampanye yang dilakukan secara bijak, ikhlas dan tidak melanggar aturan agama
dan undang-undang pemilu pasal 86 tentang larangan dalam kampanye.
Larangan dalam kampanye yang diatur pasal
86 UU PEMILU adalah sebagai berikut:
Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye
pemilu dilarang:
Pelaksana, peserta,
dan petugas Kampanye
Pemilu
dilarang:
a. mempersoalkan
dasar negara Pancasila,
Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan
bentuk Negara Kesatuan
Republik
Indonesia.
b. melakukan
kegiatan yang membahayakan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. menghina
seseorang, agama, suku,
ras, golongan, calon, dan/atau
Peserta Pemilu yang lain.
d. menghasut dan mengadu domba perseorangan
ataupun masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam
untuk melakukan kekerasan
atau menganjurkan penggunaan kekerasan
kepada seseorang, sekelompok anggota
masyarakat, dan/atau Peserta
Pemilu yang lain;
g. merusak
dan/atau menghilangkan alat
peraga kampanye Peserta Pemilu;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat
ibadah, dan tempat pendidikan;
i. membawa
atau menggunakan tanda
gambar dan/atau atribut selain
dari tanda gambar
dan/atau atribut Peserta Pemilu
yang bersangkutan; dan
j. menjanjikan atau
memberikan uang atau
materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
Referensi:
1.
Nihayat al-muhtaj, vol: 7, hal:
408
2.
Al-mausu`ah al-fiqhiyah al-
kuwaitiyah, vol: 33, hal: 287.
3.
Fath al-bari syarh shohih
al-bukhory, vol : 1, hal: 137.
4.
Bahjah qulub al-abror wa qurrot
uyun al-akhyar fi syarh jawami` al-akhbar,vol: 1, hal: 315
5.
Al-furuq lil qorofy, vol: 2, hal:
33.
Redaksi referensi :
1.
نهاية المحتاج إلى
شرح المنهاج (7/ 409)
(فَصْلٌ) فِي
شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَبَيَانِ طُرُقِ الْإِمَامَةِ
وَهِيَ فَرْضُ
كِفَايَةٍ كَالْقَضَاءِ فَيَأْتِي فِيهَا أَقْسَامُهُ الْآتِيَةُ مِنْ طَلَبٍ
وَقَبُولٍ، وَعَقَّبَ الْبُغَاةَ بِهَذَا؛ لِأَنَّ الْبَغْيَ خُرُوجٌ عَلَى
الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ الْقَائِمِ بِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ
الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ فِيهِ مَا شُرِطَ فِي
الْقَاضِي وَزِيَادَةٌ كَمَا قَالَ (شَرْطُ الْإِمَامِ كَوْنُهُ مُسْلِمًا)
لِيُرَاعِيَ مَصْلَحَةَ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ (مُكَلَّفًا) ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ
مُوَلًّى عَلَيْهِ فَلَا يَلِي أَمْرَ غَيْرِهِ.
النوائب ، وقمع
الظالم ونصر المظلوم ، وقطع الخصومات ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفيه
وضع الشيء في محله ، ليكف الظالم عن ظلمه (1) .
2.
الموسوعة الفقهية الكويتية
(33/287)
ذهب جمهور الفقهاء
إلى أنه يكره للإنسان طلب القضاء والسعي في تحصيله ، لما روى أنس رضي الله
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء
وكل إلى نفسه ، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده " ، لكن بعض الفقهاء
يقيد الكراهة هنا بوجود من هو أفضل من طالب القضاء ممن هو قادر على القيام به
ويرضى بأن يتولاه ، وقيل : بل يحرم عليه الطلب إن كان غيره أصلح للقضاء ، وكان
الأصلح يقبل التولية .
فإن تعين شخص
للقضاء بأن لم يصلح غيره لزمه طلبه إن لم يعرض عليه ، وذلك لحاجة الناس إليه ،
ومحل وجوب الطلب إذا ظن الإجابة فإن تحقق أو غلب على ظنه عدمها لم يلزمه ، ويندب
الطلب إن كان خاملا يرجو به نشر العلم أو محتاجا للرزق .
3.
فتح الباري شرح
صحيح البخاري ج 1 / ص 137.
والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم والسعي فيما يعود نفعه عليهم
وتعليمهم ما ينفعهم وكف وجوه الأذى عنهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما
يكره لنفسه
4.
بهجة قلوب
الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار ج 1 / ص 315.
الحديث الثامن والتسعون
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما الناس كالإبل المائة ، لا تكاد تجد فيها
راحلة » . متفق عليه .هذا الحديث مشتمل على خبر صادق ، وإرشاد نافع .أما الخبر ،
فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن النص شامل لأكثر الناس ، وأن الكامل - أو مقارب
الكمال - فيهم قليل ، كالإبل المائة ، تستكثرها ، فإذا أردت منها راحلة تصلح للحمل
والركوب ، والذهاب والإياب ، لم تكد تجدها ، وهكذا الناس كثير ، فإذا أردت أن
تنتخب منهم من يصلح للتعليم أو الفتوى أو الإمامة ، أو الولايات الكبار أو الصغار
، أو الوظائف المهمة ، لم تكد تجد من يقوم بتلك الوظيفة قياما صالحا ، وهذا هو
الواقع ، فإن الإنسان ظلوم جهول ، والظلم والجهل سبب للنقائص ، وهي مانعة من
الكمال والتكميل .
وأما الإرشاد ، فإن مضمون هذا الخبر إرشاد منه
صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي لمجموع الأمة أن يسعوا ، ويجتهدوا في تأهيل
الرجال الذين يصلحون للقيام بالمهمات ، والأمور الكلية العامة النفع .
5.
الفروق للقرافي (2
/ 33)
(تَنْبِيهٌ)
اعْلَمْ أَنَّ الذَّرِيعَةَ كَمَا يَجِبُ سَدُّهَا يَجِبُ فَتْحُهَا وَتُكْرَهُ
وَتُنْدَبُ وَتُبَاحُ فَإِنَّ الذَّرِيعَةَ هِيَ الْوَسِيلَةُ فَكَمَا أَنَّ
وَسِيلَةَ الْمُحَرَّمِ مُحَرَّمَةٌ فَوَسِيلَةُ الْوَاجِبِ وَاجِبَةٌ
كَالسَّعْيِ لِلْجُمُعَةِ وَالْحَجِّ. وَمَوَارِدُ الْأَحْكَامِ عَلَى
قِسْمَيْنِ مَقَاصِدُ وَهِيَ الْمُتَضَمِّنَةُ لِلْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ فِي
أَنْفُسِهَا، وَوَسَائِلُ وَهِيَ الطُّرُقُ الْمُفْضِيَةُ إلَيْهَا وَحُكْمُهَا
حُكْمُ مَا أَفَضْت إلَيْهِ مِنْ تَحْرِيمٍ وَتَحْلِيلٍ غَيْرَ أَنَّهَا أَخْفَضُ
رُتْبَةً مِنْ الْمَقَاصِدِ فِي حُكْمِهَا وَالْوَسِيلَةُ إلَى أَفْضَلِ
الْمَقَاصِدِ أَفْضَلُ الْوَسَائِلِ وَإِلَى أَقْبَحِ الْمَقَاصِدِ أَقْبَحُ
الْوَسَائِلِ وَإِلَى مَا يُتَوَسَّطُ مُتَوَسِّطَةٌ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى
حُسْنِ الْوَسَائِلِ الْحَسَنَةِ قَوْله تَعَالَى {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ
ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئًا
يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلا إِلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ
عَمَلٌ صَالِحٌ} [التوبة: 120] فَأَثَابَهُمْ اللَّهُ عَلَى الظَّمَأِ وَالنَّصَبِ
وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْ فِعْلِهِمْ بِسَبَبِ أَنَّهُمَا حَصَلَا لَهُمْ
بِسَبَبِ التَّوَسُّلِ إلَى الْجِهَادِ الَّذِي هُوَ وَسِيلَةٌ لِإِعْزَازِ
الدِّينِ وَصَوْنِ الْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ الِاسْتِعْدَادُ وَسِيلَةَ
الْوَسِيلَةِ.
Soal
kedua sub. A: Apakah hukumya kampanye hitam?
Rumusan jawaban:
Istilah kampanye
hitam adalah terjemahan dari bahasa inggris black champagne yang
bermakna berkampanye secara buruk atau jahat. Buruk atau jahat dalam pengertian
merugikan orang lain atau lawan politik atau partai politik (parpol) lain,
sedangkan si empunya kampanye hitam itu berharap dirinya atau partainya
mendapatkan keuntungan. Kampanye hitam ini bisa dilakukan dengan berbagai cara.
Di antaranya dengan menyebarkan kejelekan atau keburukan tentang seorang
politikus, menyebarkan cerita bohong, menghina yang menjurus pada suku, agama,
ras, dan antargolongan (SARA), adu domba, hasut dan fitnah lainnya.
Jika demikian,
maka hukum dari kampanye hitam adalah
haram. Karena dalam kampanye hitam itu terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh
Islam, seperti mengadu domba (namîmah), menggunjing (ghîbah),
berdusta (kidzib), merendahkan orang (at-tahqîr), membuka aib
orang lain (kasyfu auratil muslimin) dan lain sebagainya. Namun ada beberapa hal yang dikecualikan,
seperti membuka aib calon yang dipandang akan merugikan umat Islam jika dia
terpilih sebagai pemimpin. Hanya saja, amat penting untuk diingatkan bahwa
pengecualian ini tidak boleh dibajak untuk kepentingan pribadi para calon.
Tindakan terakhir ini, tidak saja dinilai berdosa karena telah membuka aib
orang lain tetapi juga karena telah menggunakan teks-teks agama tidak sesuai
dengan maksud yang sebenarnya.
Dari sudut pandang
konstitusi pun, kampanye hitam melanggar
Pasal 78 ayat 2 yang menyebutkan bahwa dalam kampanye dilarang menghina
seseorang dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pada pasal 78
ayat 3, kampanye melarang untuk menghasut atau mengadu domba partai politik,
perseorangan dan/atau kelompok masyarakat. Sedangkan patuh pada aturan
pemerintah yang tidak bertentangan dengan syara’ dan berdampak kemalahatan umum
diwajibkan oleh syara’, sehingga kewajiban negara merupakan kewajiban syara’
dan larangan negara merupakan larangan syara’.
Referensi:
1.
Ihya al-ulum
al-din, vol: 2, hal: 332
2.
Riyadl
al-solihin, vol: 2, hal: 182.
3.
Ghoyat al-wushul
syarh lubb al-ushul, hal:
4.
Bughyat
al-mustarsyidin, hal: 91.
Redaksi referensi:
1.
إحياء
علوم الدين - (ج 2 / ص 332)
فنقول: الكلام وسيلة إلى المقاصد
فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام، وإن أمكن
التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحاً،
وواجب إن كان المقصود واجباً، كما أن عصمة دم المسلم واجبة. فمهما كان في الصدق
سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب. ومهما كان لا يتم مقصود الحرب
أو إصلاح ذات البين أن استمالة قلب المجني عليه إلا بكذب فالكذب مباح، إلا أنه
ينبغي أن يحترز منه ما أمكن، لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى
ما يستغنى عنه وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة، فبكون الكذب حراماً في الأصل إلا
لضرورة.
2. رياض الصالحين - (ج 2 / ص 182)
باب ما يباح من الغيبة
اعلم أن
الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها ، وهو ستة أسباب : -إلى
أن قال- ومنها : أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها : إما بأن لا يكون صالحا
لها ، وإما بأن يكون فاسقا ، أو مغفلا ، ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية
عامة ليزيله ، ويولي من يصلح ، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ، ولا يغتر به
، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به .
3.
غاية
الوصول في شرح لب الأصول
(ونميمة) وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه
الإفساد بينهم لخبر الصحيحين «لا يدخل الجنة نمام». بخلاف نقل الكلام نصيحة
للمنقول إليه كما في قوله تعالى حكاية {يا موسى إنّ الملأ يأتمرون بك ليقتلوك}
فإنه واجب، أما الغيبة وهي ذكرك لإنسان بما تكرهه وإن كان فيه فصغيرة قاله صاحب
العدة، وأقرّه الرافعي ومن تبعه لعموم البلوى بها. نعم قال القرطبي في تفسيره إنها
كبيرة بلا خلاف، ويشملها تعريف الأكثر الكبيرة بما توعد عليه بخصوصه قال تعالى
{أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا} قال الزركشي وقد ظفرت بنص الشافعي في ذلك،
فالقول بأنها صغيرة ضعيف أو باطل.
4. بغية المسترشدين ص
: 91 دار الفكر
(مسألة
ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم
تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال
بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره
فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام
ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا
فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه
لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب
طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد
والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن
فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى
الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو
أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
sukses selalu buat nu yaman
BalasHapus